Tanjungtv.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai menaruh perhatian serius pada persoalan yang selama ini menjadi sumber silang data: ketidaksinkronan angka stunting antara pusat dan daerah. Hal itu menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) Tahun 2025 yang digelar Dinas P2KBPMD di Aula Bupati, Senin (1/12).
Rakor yang dibuka Wakil Bupati sekaligus Ketua TP3S KLU, Kusmalahadi Syamsuri, itu menegaskan bahwa tantangan terbesar penanganan stunting bukan hanya soal intervensi gizi, tetapi juga akurasi pencatatan dan pelaporan digital yang belum seragam.
“Kita butuh koordinasi kuat di semua lini. Data harus satu pintu agar tidak ada lagi perbedaan interpretasi antara daerah dan pusat,” tegas Wabup Kus dalam arahannya.
Ia menilai, inovasi pencatatan berbasis digital merupakan pondasi penting dalam pemantauan kasus dan evaluasi program, terlebih menjelang survei SSGI yang akan kembali dilakukan dalam waktu dekat.
Wabup Kus menekankan bahwa Pemda KLU tidak hanya mengandalkan program pemerintah, tetapi juga menggandeng perbankan, NGO, serta masyarakat, termasuk melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dan pendampingan ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
“Ini komitmen kolektif kita. Pelayanan terbaik hanya bisa diberikan bila semua bergerak di jalur yang sama,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keberhasilan Lombok Utara menurunkan angka kemiskinan nasional hingga 3,2 persen, dan berharap tren tersebut selaras dengan penurunan stunting.
Sekretaris Perwakilan BKKBN NTB, Johari Effendi, mengungkapkan bahwa sejumlah Quick Wins seperti Gerakan Orang Tua Asuh, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, serta Taman Asuh Sayang Anak terus didorong untuk percepatan penurunan stunting di daerah.
Ia menegaskan pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi keluarga berisiko stunting agar intervensi tepat sasaran.
“Sebulan lagi survei SSGI. Kita berharap angka stunting di Lombok Utara bisa turun signifikan,” katanya.
Kadis P2KBPMD KLU, Atmaja Gumbara, mengingatkan bahwa perbedaan data menjadi tantangan serius. Berdasarkan E-PPGBM, angka stunting KLU berada di 13,57 persen, namun angka SSGI menunjukkan 35,2 persen.
“Ini masalah nasional, tidak hanya di Lombok Utara. Sinkronisasi data harus menjadi pekerjaan bersama,” ujarnya.
Rakor ini juga dirangkaikan dengan pemberian bantuan telur kepada sasaran stunting serta pemaparan mendalam dari berbagai narasumber.
