Tanjungtv.com – Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang diresmikan pada 28 Juni lalu dengan harapan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, ternyata masih menemui berbagai kendala di lapangan. Sejumlah stan layanan yang disediakan terlihat kosong, sementara antusiasme masyarakat yang diharapkan mengalir justru sepi. Masalah ini menimbulkan pertanyaan, apakah keberadaan MPP yang dirancang untuk mempermudah pelayanan publik ini benar-benar efektif?
Erwin Rahadi, Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker) KLU, tidak menampik adanya masalah tersebut. Menurutnya, respons awal masyarakat sebenarnya cukup baik. Namun, sosialisasi yang belum maksimal membuat banyak warga Lombok Utara belum mengetahui layanan apa saja yang disediakan oleh MPP tersebut.
“Sejak peresmian, respons masyarakat cukup bagus. Hanya saja, memang belum banyak yang tahu bahwa berbagai layanan administratif, seperti perizinan, perpanjangan SIM, pelayanan pajak, hingga layanan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, bisa dilakukan di sini,” ungkap Erwin pada Selasa (22/10). “Ini menjadi tugas kita, termasuk teman-teman wartawan, untuk mempromosikan keberadaan dan fungsi MPP ini,” tambahnya.
Layanan Tersedia, Namun Kurang Dimanfaatkan
Meski fasilitas yang disediakan cukup lengkap, seperti pelayanan perizinan, pajak, pelayanan kependudukan, perpanjangan SIM, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, kehadiran masyarakat yang menggunakan layanan ini masih jauh dari harapan. Aktivitas pelayanan rutin seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Dukcapil, Bapenda, hingga KPP Pratama tetap berjalan setiap hari kerja, Senin sampai Jumat. Namun, layanan SIM keliling, misalnya, hanya tersedia pada hari Senin dan Selasa, sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
“Kami masih menempati bangunan yang menumpang di kantor DPMPTSP-Naker, tetapi kami tetap berupaya memaksimalkan pelayanan yang ada. Harapannya ke depan, Pemda bisa membangun gedung khusus untuk MPP ini, seperti di daerah lain yang memiliki fasilitas lebih memadai,” ujar Erwin, menyinggung soal keterbatasan fisik MPP saat ini.
Kekurangan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia
Tidak hanya soal gedung, MPP Lombok Utara juga menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), hingga anggaran. Menurut Erwin, MPP masih memerlukan berbagai sarana dan prasarana pendukung yang lebih baik untuk dapat beroperasi secara optimal. Hal ini termasuk teknologi digital yang belum diimplementasikan secara maksimal di MPP KLU.
“Kami berencana mengembangkan MPP berbasis web. Jadi, masyarakat yang ingin menggunakan layanan bisa mendaftar dulu secara online. Ini akan mempermudah alur layanan dan menghindari antrian panjang di tempat,” jelas Erwin. “Namun, tentu saja semua ini membutuhkan dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai,” lanjutnya.
Sosialisasi Jadi Tantangan Utama
Erwin menegaskan, salah satu fokus utama saat ini adalah sosialisasi. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari keberadaan dan manfaat MPP. Padahal, MPP diharapkan bisa memangkas waktu, biaya, dan tenaga yang biasanya harus dikeluarkan masyarakat untuk mengurus berbagai keperluan administratif di luar KLU.
“Misalnya, sebelum ada MPP, masyarakat yang ingin mengurus pajak kendaraan harus pergi ke Mataram, yang tentunya memakan waktu dan biaya. Dengan adanya MPP ini, mereka tidak perlu lagi jauh-jauh ke Mataram,” ungkapnya.
Namun, Erwin juga menyadari bahwa sosialisasi keberadaan MPP harus dilakukan secara masif agar informasi ini sampai kepada masyarakat luas. “Kami berharap peran serta media dan wartawan dalam menyampaikan informasi ini kepada publik, karena masyarakat masih banyak yang belum tahu apa saja yang bisa mereka lakukan di MPP ini,” tambahnya.
Upaya Perbaikan Ke Depan
Dalam upaya untuk memaksimalkan fungsi MPP, pihak DPMPTSP-Naker KLU bersama instansi terkait terus melakukan evaluasi. Salah satu langkah yang akan diambil adalah mengoptimalkan layanan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat. Dengan teknologi ini, warga bisa lebih mudah mengakses layanan tanpa harus antri lama di MPP.
“Teknologi digital akan menjadi fokus utama kami ke depan. Selain itu, kami juga terus berkoordinasi dengan Pemda agar pengembangan MPP, termasuk pembangunan gedung khusus, bisa segera terealisasi,” jelas Erwin.
Meskipun begitu, Erwin mengakui bahwa perbaikan layanan publik seperti MPP tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk masyarakat, agar program ini bisa berjalan dengan baik. “Kita sadar masih banyak kekurangan, tapi kita terus berupaya untuk memperbaiki dan melengkapi fasilitas yang ada,” imbuhnya.
Kritik dan Harapan Masyarakat
Di sisi lain, beberapa masyarakat yang sempat mengunjungi MPP mengeluhkan minimnya informasi di lapangan terkait jadwal layanan yang tersedia. Salah satu pengunjung, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa ia harus bolak-balik karena tidak tahu kapan layanan SIM keliling tersedia. “Saya datang ke sini untuk memperpanjang SIM, tapi ternyata jadwalnya hanya Senin dan Selasa, sedangkan saya datang hari Kamis. Jadinya terpaksa harus kembali lagi,” ujarnya kecewa.
Namun, beberapa pengunjung lain mengaku puas dengan keberadaan MPP, terutama terkait kemudahan mengurus BPJS dan pajak. “Lumayan bisa urus pajak kendaraan di sini tanpa harus ke Mataram. Jadi, lebih hemat waktu,” ujar Agus, warga Kecamatan Tanjung.
Keberadaan MPP: Solusi Atau Beban Baru?
Keberadaan MPP di Lombok Utara, meskipun masih dalam tahap pengembangan, diharapkan bisa menjadi solusi nyata bagi berbagai permasalahan administratif yang dihadapi masyarakat. Namun, dengan berbagai kekurangan, mulai dari gedung yang masih menumpang, sarana prasarana yang minim, hingga belum optimalnya sosialisasi, pertanyaan besar yang muncul adalah: Apakah MPP ini mampu menjadi solusi yang diharapkan, atau justru menambah beban baru?
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat, keberadaan MPP diharapkan bisa berkembang menjadi pusat layanan terpadu yang benar-benar efektif dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Waktu yang akan membuktikan apakah MPP ini bisa memenuhi harapan tersebut.
