Tanjungtv.com — Keluarga Besar Mahasiswa Lombok Utara (KBMLU) menilai sektor pariwisata Lombok Utara berada dalam kondisi stagnan dan gagal memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Situasi ini dinilai sebagai konsekuensi langsung dari kinerja Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara yang dianggap tidak efektif dan minim terobosan, Selasa (6/1/2026).
berdasarkan data kunjungan wisatawan selama satu dekade terakhir, pariwisata Lombok Utara belum mampu bangkit secara signifikan. Hingga tahun 2024, angka kunjungan wisatawan bahkan belum menyamai capaian tertinggi pada 2017 yang hampir menembus satu juta kunjungan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa berbagai program promosi, festival, maupun kebijakan yang dijalankan belum menghasilkan lonjakan kunjungan yang berarti.
Alasan pemulihan pasca-pandemi tidak dapat dijadikan pembenaran. Kenaikan wisatawan yang terjadi dinilai lebih dipengaruhi oleh tren nasional seiring dibukanya kembali penerbangan dan aktivitas ekonomi, bukan karena strategi khusus yang dirancang oleh Dinas Pariwisata Lombok Utara.
“Pariwisata Lombok Utara tidak tumbuh dari program Dispar yang hanya bersifat kosmetik. Pertumbuhan yang ada berjalan alami karena daya tarik sumber daya alam. Jika stagnasi ini tidak segera dipercepat, maka PAD juga ikut terancam. Ini bukan lagi soal evaluasi ringan, tetapi keberanian Bupati untuk mengganti Kadis Pariwisata yang tidak berdampak,” tegas Ketua KBMLU, Abed Aljabiri Adnan.
KBMLU juga menyoroti ketergantungan pariwisata Lombok Utara yang masih terpusat di kawasan Gili. Sementara itu, pengembangan destinasi wisata daratan dinilai berjalan lambat dan tidak menunjukkan kemajuan berarti. Ketergantungan pada satu kawasan dianggap membuat pariwisata daerah rapuh, tidak inklusif, dan gagal mendorong pemerataan ekonomi masyarakat.
Dampak stagnasi pariwisata tersebut dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil di tingkat bawah.
“Kami di lapangan tidak merasakan dampak program pariwisata. Wisatawan tidak bertambah, penghasilan juga tidak menentu bahkan menurun. Kami pelaku kecil jarang dilibatkan atau diperhatikan,” ujar Ibu Mina, pelaku pariwisata sekaligus penjual ikan bakar di Dusun Pandanan, Desa Malaka.
KBMLU menilai kegagalan meningkatkan kunjungan wisatawan sejalan dengan kegagalan memaksimalkan PAD sektor pariwisata. Jika kondisi ini terus dibiarkan, Lombok Utara dikhawatirkan akan kehilangan momentum dan daya saing di tengah ketatnya persaingan destinasi wisata nasional.
Atas dasar itu, KBMLU menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, di antaranya mendesak Bupati segera mengevaluasi dan mengganti Kepala Dinas Pariwisata, menghentikan program-program seremonial yang tidak berdampak langsung, serta menyusun strategi pariwisata baru yang terukur, berbasis data, dan berpihak pada masyarakat lokal.
“Mempertahankan Kadis Pariwisata yang gagal sama saja dengan mempertaruhkan masa depan PAD Lombok Utara. Bupati harus memilih, menyelamatkan pariwisata dan rakyat, atau mempertahankan status quo yang merugikan daerah,” tutup Abed.
KBMLU menegaskan akan terus mengawal isu ini melalui advokasi publik, aksi mahasiswa, serta tekanan politik yang konstitusional demi memastikan pariwisata Lombok Utara benar-benar menjadi penggerak kesejahteraan rakyat, bukan sekadar jargon pembangunan.
