Tanjungtv.com — Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat pesisir dengan menggelontorkan 19,8 ton beras cadangan pangan pemerintah (CPP) bagi nelayan terdampak cuaca ekstrem.
Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), bantuan tersebut menyasar 1.980 kepala keluarga (KK) nelayan yang tersebar di 21 desa. Penyaluran dilakukan bertahap selama sembilan hari agar distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran.
Kepala DKP3 KLU, Tresnahadi, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari strategi daerah dalam menghadapi potensi bencana yang kerap melanda KLU. Sebagai wilayah rawan gempa, banjir, kekeringan hingga cuaca buruk, pemerintah daerah wajib memastikan stok pangan selalu tersedia.
“Daerah kita ini rawan bencana. Kita ingat tahun 2018 terjadi gempa besar. Selain itu ada banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Karena itu pemerintah daerah wajib menyiapkan cadangan pangan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya saat ditemui di sela-sela penyaluran bantuan di Aula Kantor Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Rabu (11/2).
Cuaca buruk yang terjadi belakangan ini membuat nelayan tidak bisa melaut selama dua hingga tiga bulan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penghasilan keluarga, bahkan sebagian terpaksa bertahan tanpa pemasukan tetap.
“Kalau nelayan tidak melaut, otomatis tidak ada pemasukan. Di sinilah pemerintah harus hadir untuk membantu, paling tidak meringankan beban masyarakat,” katanya.
Setiap KK menerima 10 kilogram beras. Meski jumlah tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan rumah tangga, pemerintah berharap bantuan bisa menjadi penopang sementara di tengah sulitnya kondisi ekonomi akibat cuaca ekstrem.
Penyaluran CPP telah dimulai sejak Senin (9/2) di wilayah Malaka, Pemenang Timur, dan Pemenang Barat. Selanjutnya distribusi dilakukan ke Desa Sigar Penjalin, Medana, dan Tanjung. Pada Rabu (11/2), bantuan menyasar Desa Jenggala, Gondang, dan Segara Katon, sebelum dilanjutkan ke desa-desa pesisir lainnya.
Dari total stok 41 ton beras yang tersedia, pemda sengaja hanya mengeluarkan sekitar setengahnya. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana mendadak.
“Kita sisakan minimal setengahnya. Kalau sewaktu-waktu ada bencana, pemerintah harus langsung hadir di tengah masyarakat. Jadi stok tidak boleh kosong,” tegas Tresnahadi.
Dengan pengelolaan cadangan pangan yang terukur, Pemkab KLU berharap ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga, terutama bagi nelayan yang menjadi kelompok paling terdampak saat cuaca ekstrem melanda perairan Lombok Utara.
