Tanjungtv.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) saat ini sedang melakukan evaluasi besar-besaran terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Gili Tramena. Langkah ini memicu spekulasi di kalangan masyarakat, terutama terkait isu yang sempat mencuat mengenai kebocoran anggaran di kawasan wisata tersebut. Namun, Kepala UPTD Gili Tramena, Mawardi, menegaskan bahwa evaluasi ini bukan karena temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas UPTD.
Dalam pernyataannya, Mawardi dengan tegas menyatakan bahwa evaluasi ini tidak mengarah pada pembubaran UPTD, melainkan lebih kepada optimalisasi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang dimiliki oleh lembaga tersebut. “Bukan pembubaran, tapi evaluasi pembenahan. Tidak sampai bubar, ini lebih kepada optimalisasi Tupoksi UPTD,” jelas Mawardi kepada awak media pada Kamis (24/10).
Mawardi menekankan bahwa evaluasi ini mencakup berbagai aspek penting, seperti ketersediaan anggaran, jumlah pegawai, serta sarana dan prasarana pendukung. Ia menjelaskan, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tugas-tugas UPTD dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.
“Evaluasi ini murni untuk mengoptimalkan kinerja UPTD Gili Tramena. Kami juga berencana menambah anggaran, meningkatkan sumber daya manusia (SDM), serta melengkapi fasilitas seperti kantor dan infrastruktur lainnya agar tugas bisa dijalankan lebih baik,” tambah Mawardi.
Langkah evaluasi ini pun menepis kabar bahwa Pemprov NTB tengah bersiap untuk membubarkan UPTD Gili Tramena. Sebaliknya, evaluasi ini justru diharapkan akan memperkuat peran UPTD dalam pengelolaan kawasan wisata terkenal di Nusa Tenggara Barat ini.
Sinyal Penguatan, Bukan Pembubaran!
Di sisi lain, Kepala Biro Organisasi Pemprov NTB, Nursalim, juga menegaskan bahwa evaluasi ini tidak ada kaitannya dengan isu pembubaran UPTD. Ia menyebutkan bahwa evaluasi ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018, yang mengatur tentang evaluasi kinerja dan penguatan peran UPTD.
“Evaluasi ini murni untuk memperbaiki kinerja. Hal ini dilakukan karena memang ada beberapa hal yang belum optimal, seperti sarana, prasarana, dan SDM yang perlu ditingkatkan,” jelas Nursalim.
Nursalim juga menambahkan bahwa evaluasi ini akan menghasilkan sejumlah rekomendasi penting. Rekomendasi tersebut bisa berupa penguatan peran UPTD Gili Tramena, atau dalam beberapa kasus, ada kemungkinan pengalihan tugas kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya jika dianggap lebih efektif. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan pimpinan Pemprov NTB.
Evaluasi yang dilakukan Pemprov NTB ini tidak hanya berfokus pada masalah internal, seperti anggaran dan SDM, tetapi juga pada bagaimana UPTD dapat berperan lebih aktif dalam mengembangkan kawasan wisata Gili Tramena. Untuk mencapai hal ini, Pemprov NTB harus menyiapkan anggaran yang cukup, meningkatkan SDM yang kompeten, serta menyediakan kantor yang representatif bagi pelaksanaan tugas UPTD.
Salah satu yang menjadi perhatian utama dalam evaluasi ini adalah bagaimana hak-hak pegawai bisa terpenuhi secara lebih baik, sehingga kinerja mereka bisa lebih terukur dan efisien. “Kita akan mencermati semua komponen yang menjadi cakupan tugas UPTD. Fokusnya adalah bagaimana agar pelaksanaan tugas sesuai dengan Tupoksi yang telah ditetapkan,” tutup Nursalim.
Dengan adanya evaluasi ini, Pemprov NTB menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan UPTD Gili Tramena. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan kawasan wisata yang merupakan salah satu andalan NTB dalam menarik wisatawan domestik maupun internasional.
Apakah evaluasi ini akan membawa perubahan positif bagi UPTD Gili Tramena? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, Pemprov NTB tidak main-main dalam menjalankan tugas ini. Semua elemen terkait dipastikan akan mendapatkan perhatian, dan hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ke depan.
Satu yang jelas, masyarakat dan pihak terkait berharap evaluasi ini benar-benar membawa perubahan yang lebih baik, bukan sekadar formalitas tanpa dampak nyata. Terlebih, Gili Tramena adalah salah satu destinasi wisata yang menjadi kebanggaan NTB dan sumber pendapatan daerah yang potensial.
