Tanjungtv.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggenjot penanganan 73.844 anak putus sekolah dengan menekankan pentingnya kerja sama lintas pemerintahan sebagai kunci utama keberhasilan program.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, persoalan anak putus sekolah bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten/kota hingga desa agar intervensi yang dilakukan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Penanganan anak putus sekolah tidak bisa dilakukan secara parsial. Provinsi, kabupaten/kota, hingga desa harus bergerak bersama agar intervensinya tepat sasaran,” ujar Gubernur Miq Iqbal melalui Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus juru bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik.
Pendekatan terpadu ini dinilai penting karena setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan pendidikan yang berbeda. Dengan koordinasi yang solid, pemerintah daerah dapat memetakan kondisi anak putus sekolah secara lebih akurat serta merancang program lanjutan yang berkelanjutan.
Langkah percepatan ini diharapkan tidak hanya menurunkan angka anak putus sekolah, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia NTB di masa depan melalui akses pendidikan yang lebih merata dan inklusif















