Tanjungtv.com — Polemik pengaturan kawasan dan aktivitas penyeberangan di Bangsal–Pemenang kembali mengemuka. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) secara langsung menemui Gubernur NTB untuk mencari solusi konkret atas kondisi yang dinilai berdampak pada pelaku usaha, khususnya pengusaha travel lokal Lombok Utara.
Pertemuan tersebut menitikberatkan pada pencarian jalan keluar yang adil dan berkelanjutan, mengingat kawasan Bangsal saat ini berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi NTB. KLU menilai diperlukan pengaturan yang tidak hanya tertib secara regulasi, tetapi juga berpihak pada keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat.
Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi persoalan ini. KLU berkomitmen mengawal aspirasi para pelaku usaha agar tetap memiliki ruang usaha yang sehat dan kompetitif di tengah perubahan kebijakan pengelolaan kawasan.
“Kita ingin solusi yang menguntungkan semua pihak, terutama pelaku usaha lokal kita di Lombok Utara. Pemerintah daerah akan terus memfasilitasi dialog agar tidak ada yang dirugikan,” tegas Najmul.
Ia berharap Pemerintah Provinsi NTB dapat memberikan kebijakan yang solutif dan realistis, dengan mempertimbangkan kondisi lapangan serta peran Bangsal–Pemenang sebagai pintu strategis pariwisata NTB.
“Kita berikhtiar bersama, semoga Allah SWT memudahkan langkah kita dalam menemukan solusi terbaik,” tutupnya.
