Tanjungtv.com – Pemerintah pusat meningkatkan alokasi bantuan pangan untuk Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada periode Oktober–November 2025. Tidak hanya jumlah beras yang bertambah, tetapi juga penyertaan minyak goreng sebagai komoditas baru. Namun di balik kenaikan bantuan tersebut, pemerintah daerah kini fokus pada satu hal: memastikan distribusi berjalan tanpa celah penyimpangan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) KLU, Tresnahadi, menegaskan bahwa penambahan alokasi ini sepenuhnya merupakan keputusan pusat. Pemerintah daerah diberi mandat untuk menjaga kelancaran teknis di lapangan.
“Yang paling penting seluruh pihak memahami mekanismenya. Begitu distribusi dimulai, tidak boleh ada hambatan teknis maupun kesalahan sasaran,” tegasnya, Kamis (20/11).
Penyaluran bantuan akan dilakukan oleh Bulog NTB dengan tenggat hingga 30 November 2025. Setiap penerima akan menerima dua karung beras masing-masing 10 kilogram serta empat liter minyak goreng untuk alokasi dua bulan.
Manajer Administrasi dan Keuangan Bulog NTB, David Doni Kurniawan, mengungkapkan bahwa pengawasan ketat mulai diterapkan sejak tahap persiapan. Seluruh minyak goreng wajib dipasangi stiker “tidak boleh diperjualbelikan” sebelum distribusi dimulai pada 24 November.
“Loading dan pengepakan sedang dikebut. Kami memastikan barang bantuan tidak berubah fungsi menjadi komoditas dagang,” ujarnya.
Data penerima bantuan tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Kementerian Sosial. Bulog menegaskan tidak memiliki kewenangan memperbarui data. Koreksi penerima hanya dapat dilakukan pemerintah desa melalui mekanisme SPPB atau SK Penggantian Penerima, terutama bagi warga yang meninggal, pindah domisili, atau berstatus ASN/TNI.
Regulasi penyaluran merujuk pada Keputusan Kepala Bappenas Nomor 368, 369, dan 371 Tahun 2025. Selain mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, program ini diharapkan menguatkan ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga pokok.
Dengan volume bantuan yang lebih besar dan waktu distribusi yang singkat, pemerintah berharap koordinasi antarlembaga berjalan solid. “Tujuannya jelas: bantuan sampai di meja makan penerima, bukan berakhir di pasar,” tutup David.
