Tanjungtv.com — Persoalan lahan yang dihadapi petani Desa Rempek Darussalam, Kabupaten Lombok Utara (KLU), kini menembus tingkat pusat. Perjuangan warga yang merasa tanah garapannya terancam diambil oleh pihak kehutanan akhirnya sampai ke meja Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.
Wakil Ketua DPRD KLU dari Partai Gerindra, Hakamah, menyampaikan bahwa dirinya mendampingi langsung para ketua BPD dan petani Rempek Darussalam ke Jakarta untuk melaporkan persoalan tersebut. Aduan disampaikan secara resmi kepada Mensesneg sebagai upaya mencari kejelasan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
“Saya baru saja dalam perjalanan pulang dari Jakarta bersama para ketua BPD dan petani Rempek Darussalam. Kemarin kami mengantar mereka langsung melapor ke Mensesneg RI terkait tanah yang selama ini mereka kelola dan kini diklaim akan diambil oleh pihak kehutanan,” ujar Hakamah, Rabu.
Menurutnya, lahan tersebut telah lama menjadi sumber penghidupan masyarakat, bahkan sebagian sudah dikelola turun-temurun. Namun, muncul klaim kawasan kehutanan yang berpotensi menghilangkan hak kelola petani tanpa solusi yang adil.
Hakamah menegaskan, langkah membawa persoalan ini ke pemerintah pusat bukan untuk mencari konflik, melainkan memperjuangkan keadilan bagi rakyat kecil yang selama ini menggantungkan hidup pada tanah tersebut.
“Kami ingin negara hadir. Jangan sampai petani dikorbankan oleh persoalan administrasi dan batas kawasan yang sejak awal tidak pernah jelas bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat turun tangan secara objektif, meninjau kembali status lahan, serta membuka ruang dialog antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak kehutanan agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Perjuangan petani Rempek Darussalam ini menjadi potret nyata konflik agraria yang masih terjadi di daerah, sekaligus ujian bagi keberpihakan negara dalam melindungi hak-hak masyarakat desa.
