Tanjungtv.com – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali mengemuka dan memantik diskusi lintas partai. Di tengah dukungan sejumlah partai besar pendukung pemerintah terhadap sistem ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil posisi lebih hati-hati dengan menawarkan pendekatan diferensial dalam mekanisme Pilkada.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat DPP PKS, Mulyanto, menegaskan bahwa perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah merupakan isu sensitif yang tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa. Menurutnya, PKS tengah melakukan kajian menyeluruh untuk menimbang dampak konstitusional, politik, hingga sosial dari wacana tersebut.
“PKS sedang mempelajari secara komprehensif baik dan buruk wacana pemilihan Pilkada oleh DPRD. Ini bukan soal pro atau kontra semata, tetapi soal mencari sistem yang paling tepat untuk kepentingan rakyat,” ujar Mulyanto dalam keterangan pers, Kamis (2/1).
Ia menilai perdebatan Pilkada tidak seharusnya dipersempit menjadi pertarungan antara pemilihan langsung versus tidak langsung. Fokus utama, kata dia, adalah menghadirkan sistem yang konstitusional, rasional, serta mampu menghasilkan pemerintahan daerah yang efektif.
Mulyanto menjelaskan, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan kepala daerah dipilih secara demokratis tanpa mensyaratkan mekanisme langsung ataupun melalui DPRD. Ketentuan ini, menurutnya, memberi ruang bagi negara untuk menyesuaikan model Pilkada dengan kebutuhan nasional.
Dalam pandangan PKS, pemilihan Gubernur oleh DPRD dinilai sebagai opsi rasional, terutama karena posisi Gubernur memiliki peran strategis sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Mekanisme ini diyakini dapat memperkuat koordinasi pusat-daerah serta menjaga stabilitas pemerintahan, sekaligus menekan beban anggaran negara.
“Namun pemilihan oleh DPRD harus dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan voting terbuka serta larangan keras transaksi politik tertutup,” tegasnya.
Berbeda dengan pemilihan Gubernur, PKS justru menilai Pilkada langsung masih relevan untuk pemilihan Bupati dan Wali Kota. Alasannya, kedua jabatan tersebut bersentuhan langsung dengan pelayanan publik sehingga membutuhkan kontrol rakyat yang lebih kuat.
“Pemilihan langsung memberi ruang akuntabilitas yang lebih tinggi bagi masyarakat. Tapi biaya politik yang mahal harus ditekan melalui pengaturan pembiayaan kampanye yang ketat, transparan, dan sebagian disubsidi negara,” tambah mantan anggota DPR RI tersebut.
Sementara itu, Ketua DPW PKS NTB, Uhibbussa’adi, menyampaikan bahwa pihaknya di daerah tetap berkoordinasi dengan DPP terkait arah kebijakan Pilkada ke depan. Ia menekankan pentingnya keselarasan sikap politik antara pusat dan daerah.
“Prinsip kami, demokrasi ke depan harus lebih berkualitas, bukan sekadar prosedural. Tujuannya pemerintahan daerah yang efektif, bukan kekuasaan yang terjebak transaksi politik. Soal mekanismenya, apakah melalui DPRD atau langsung, DPP yang akan memutuskan,” ujar Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah itu.
