Tannungtv.com – Peluncuran Program Desa Berdaya (PDB) oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal pada Selasa (16/12) langsung menjadi sorotan publik dan parlemen daerah. Program unggulan pemerintahan Iqbal–Dinda itu dinilai bukan sekadar agenda pembangunan desa, melainkan ujian awal komitmen pemerintah provinsi dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di NTB.
Dengan alokasi anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp 130 miliar dalam APBD 2026, PDB diarahkan menyasar desa-desa dengan kantong kemiskinan ekstrem. Namun besarnya anggaran justru memunculkan tuntutan akuntabilitas yang tinggi dari DPRD NTB.
Politisi senior PDIP, Made Slamet, mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti pada tahap simbolik dan seremonial. Ia menyoroti sejumlah kritik publik, mulai dari proses rekrutmen pendamping desa berdaya yang dinilai belum transparan, hingga belum jelasnya indikator capaian program.
“Dengan anggaran sebesar ini, PDB harus bisa menunjukkan dampak nyata. Jangan sampai hanya menjadi kegiatan seremonial,” kata Made, Kamis (19/12).
Menurutnya, DPRD ingin memastikan Program Desa Berdaya benar-benar berbasis outcome, bukan sekadar output kegiatan. Penurunan kemiskinan ekstrem harus terukur dan dapat dievaluasi secara terbuka. Saat ini, tingkat kemiskinan ekstrem di NTB masih berada di angka 2,04 persen atau sekitar 119 ribu jiwa, sementara angka kemiskinan secara keseluruhan mencapai 11,91 persen atau 658.600 orang.
Made menegaskan, DPRD mendorong adanya mekanisme evaluasi publik dan transparansi pelaksanaan program, termasuk seleksi pendamping yang bebas konflik kepentingan dan berbasis kompetensi.
“Program ini harus menjawab persoalan struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Itu hanya bisa dilakukan dengan indikator capaian yang jelas,” tegas Ketua Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) DPRD NTB tersebut.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra DPRD NTB justru melihat PDB sebagai langkah strategis yang patut diberi ruang untuk bekerja. Ketua Fraksi Gerindra, Sudirsah Sujanto, menyebut program desa berdaya sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan layak dinantikan hasilnya.
“Ini adalah gebrakan luar biasa dari pemerintahan Iqbal–Dinda. Program ini realistis dan berpotensi menjadi solusi jangka panjang untuk pengentasan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Melalui PDB, Pemprov NTB berencana mengalokasikan dana Rp 300 hingga Rp 500 juta per desa. Dari total 1.166 desa di NTB, sekitar 106 desa akan menjadi sasaran, dengan intervensi dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa peluncuran program bukan sekadar seremoni, melainkan penanda dimulainya kerja bersama lintas sektor. Ia menyebut keberhasilan PDB sangat bergantung pada kolaborasi antara Pemprov, pemerintah kabupaten/kota, perangkat desa, hingga masyarakat setempat.
“Ini bukan kerja satu pihak. Substansi program adalah bagaimana kita bersama-sama mengentaskan kemiskinan secara nyata,” ujar Umi Dinda.
Penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2029 telah menjadi target ambisius dalam RPJMD NTB 2025–2029. Program Desa Berdaya pun kini berada di garis depan sebagai instrumen utama pencapaian target tersebut—sekaligus menjadi tolok ukur awal keberhasilan pemerintahan Iqbal–Dinda dalam menjawab persoalan sosial ekonomi NTB.
