Tanjungtv.com – Ratusan massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kasta NTB mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada Senin (13/1), menuntut transparansi dan pengawasan lebih ketat terhadap pengerjaan proyek pembangunan kantor DPRD yang dinilai penuh masalah. Isu utamanya mencakup dugaan pengerjaan asal-asalan dan potensi monopoli oleh kontraktor.
Sorotan pada Kualitas Proyek
Salah satu peserta aksi, Tarpiin Adam, mengungkapkan kekhawatiran bahwa beberapa tiang beton dalam proyek tersebut tampak bengkok, menunjukkan lemahnya kontrol kualitas. “Kami temukan beberapa tiang yang bengkok, tapi pihak terkait menganggap ini bukan masalah. Kami sangat meragukan klaim ini,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar DPRD tidak hanya mengandalkan konsultan pengawas yang ditunjuk pemerintah daerah, karena risiko kongkalikong cukup besar. Tarpiin bahkan mencontohkan kasus proyek RSUD KLU dan Dermaga Gili Air, yang pada awalnya dianggap mulus tapi berujung pada penetapan tersangka.
Dugaan Monopoli dan Minimnya Tenaga Lokal
LSM Kasta NTB juga menyoroti dominasi kontraktor tertentu yang menangani beberapa proyek besar di KLU. Menurut mereka, kondisi ini bisa menjadi penyebab molornya pekerjaan. Selain itu, minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek ini juga menjadi sorotan. “Seharusnya masyarakat lokal diprioritaskan, bukan malah mengimpor pekerja dari luar,” kritik Tarpiin.
Tanggapan DPRD dan Pemda
Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, menyambut aspirasi massa dengan tangan terbuka. Ia berjanji akan menindaklanjuti masukan, termasuk kemungkinan pembentukan konsultan independen. “Ini butuh proses panjang, harus melalui persetujuan anggota DPRD,” jelas Agus.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPRKP KLU, Kahar Rizal, menjelaskan bahwa progres proyek hingga akhir tahun 2024 mencapai 85 persen, sehingga masih layak diberikan perpanjangan waktu. “Kontraktor dikenai denda Rp 10 juta per hari hingga proyek selesai. Jadi, mereka punya insentif besar untuk menyelesaikan pekerjaan,” katanya.
Kualitas dan Progres Proyek Jadi Fokus
Terkait isu tiang bengkok, Kahar menyebut bahwa masalah tersebut tidak berdampak pada mutu bangunan dan hanya terlihat di bagian ujung yang tertutup plafon. Saat ini, progres proyek sudah mencapai 90 persen, dengan pekerjaan yang tersisa adalah pemasangan atap dan granit interior.
Apa Selanjutnya?
Meskipun proyek ini dijanjikan akan selesai tepat waktu, tuntutan masyarakat untuk transparansi, kualitas pekerjaan yang lebih baik, serta pemberdayaan tenaga kerja lokal tetap menjadi isu yang mendesak. Dengan nilai proyek Rp 7 miliar untuk pembangunan dua lantai kantor DPRD, publik berharap hasil akhirnya sesuai dengan ekspektasi, tanpa kompromi pada kualitas maupun integritas.
Massa aksi berharap DPRD benar-benar menjalankan fungsi pengawasannya dengan serius dan memastikan bahwa proyek ini tidak menjadi tambahan pada daftar panjang pembangunan bermasalah di KLU. Transparansi dan tindakan tegas terhadap kontraktor yang tidak kompeten akan menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat.
