Tanjungtv.com – Pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menjadi sorotan setelah temuan mengejutkan dari Komisi IV Bidang Infrastruktur DPRD NTB. Pengerjaan proyek talud di sepanjang ruas jalan provinsi Rembiga-Pemenang yang menelan anggaran sebesar Rp 11 miliar dari APBD NTB 2024 diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Anggota Komisi IV DPRD NTB, Suharto, secara tegas menyatakan kekhawatirannya terhadap kualitas pengerjaan proyek ini yang dinilai asal-asalan.
Dalam temuan di lapangan, Suharto mengungkapkan bahwa material yang digunakan untuk pembangunan talud tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, terutama dalam hal campuran bahan bangunan. “Pekerjaan talud di sepanjang jalan Rembiga-Pemenang diduga tidak memenuhi standar, terutama dalam hal pencampuran material. Berdasarkan pengamatan kami, campuran yang seharusnya memiliki rasio 1:4 ternyata tidak dipatuhi,” kata Suharto, saat diwawancarai di Kantor DPRD NTB pada Selasa kemarin (22/10).
Pembangunan Infrastruktur yang Asal Jadi
Suharto menegaskan, anggaran yang begitu besar untuk proyek ini tidak semestinya menghasilkan kualitas pekerjaan yang rendah. Sebanyak Rp 11 miliar dialokasikan untuk proyek talud, namun kualitas pengerjaan di lapangan justru menimbulkan banyak pertanyaan. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa pembangunan infrastruktur di NTB masih rentan terhadap praktik pengerjaan asal-asalan tanpa memperhatikan standar teknis yang semestinya.
“Seharusnya dengan anggaran sebesar itu, kita bisa memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan kualitas terbaik. Namun yang terjadi di lapangan, kami melihat adanya ketidaksesuaian spesifikasi yang sangat berisiko,” ungkap Suharto.
Suharto juga menyatakan keprihatinannya terkait kebiasaan menambal jalan berlubang di NTB yang dilakukan berulang-ulang di titik yang sama setiap tahunnya. Praktik ini tidak hanya tidak efisien, namun juga mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan anggaran publik. “Jangan sampai di satu titik itu kita tambal terus setiap tahun dan proyek ini menjadi agenda tahunan. Ini sangat tidak masuk akal dan harus segera dihentikan,” lanjutnya dengan tegas.
Drainase yang Tidak Memadai, Potensi Longsor Mengintai
Selain masalah kualitas talud, Suharto juga menyoroti kondisi drainase di sepanjang ruas jalan Rembiga-Pemenang yang dinilainya tidak memadai. Menurutnya, sistem drainase yang buruk menjadi salah satu penyebab utama kerusakan infrastruktur jalan di NTB. Drainase yang seharusnya berfungsi untuk mengevakuasi air dari badan jalan tidak bekerja dengan baik, sehingga air terus menekan jalan dan meningkatkan risiko longsor.
“Drainase sepanjang jalan ini sangat buruk. Air terus menekan badan jalan, dan jika hal ini dibiarkan, potensi longsor terhadap badan jalan sangat tinggi. Sistem drainase harus segera diperbaiki agar infrastruktur yang kita bangun dapat bertahan lebih lama,” jelas Suharto.
Dia menambahkan bahwa perencanaan infrastruktur jalan di NTB harus mempertimbangkan aspek pengelolaan air dengan serius. Jika air yang mengalir di bawah jalan tidak dikelola dengan baik, kerusakan jalan akan semakin parah dan proyek-proyek yang telah digelontorkan dana besar hanya akan berakhir sia-sia.
Pemasangan Pipa PVC yang Tidak Sesuai Standar
Selain masalah talud dan drainase, Suharto juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam pemasangan pipa PVC yang digunakan untuk menyalurkan air di bawah badan jalan. Menurutnya, pemasangan pipa PVC ini terlihat asal-asalan dan tidak sesuai dengan fungsinya. Padahal, pipa PVC memiliki peran penting dalam menyalurkan air yang terjebak di bawah badan jalan, sehingga air tersebut tidak merusak struktur jalan.
“Pemasangan pipa PVC yang kami lihat di lapangan sangat tidak sesuai standar. Pipa-pipa ini dipasang begitu saja tanpa ada perhitungan matang. Kalau terus begini, air yang terjebak di bawah badan jalan akan menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur,” tambahnya.
Suharto juga menegaskan pentingnya pemasangan tanggul yang kokoh di sepanjang ruas jalan provinsi untuk mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut. Menurutnya, tanggul harus dipasang dengan perencanaan yang matang dan dilengkapi dengan sistem drainase yang efisien. “Tanggul jalan harus kokoh dan disertai dengan drainase yang baik. Jika tidak, air akan terus menekan jalan dan menyebabkan kerusakan yang semakin parah,” katanya.
DPRD NTB Desak Investigasi Lebih Lanjut
Temuan ini membuat DPRD NTB mendesak agar dinas terkait segera melakukan investigasi mendalam terhadap pelaksanaan proyek talud ini. Suharto menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dalam mengawal penggunaan anggaran publik yang besar ini. Ia mengingatkan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam memastikan setiap rupiah yang digunakan oleh pemerintah daerah harus bermanfaat maksimal bagi masyarakat NTB.
“Kami mendesak agar ada investigasi lebih lanjut mengenai proyek talud ini. Jangan sampai uang rakyat sebesar Rp 11 miliar ini terbuang sia-sia hanya karena pekerjaan dilakukan asal-asalan. Kami akan terus mengawasi dan meminta pertanggungjawaban dari pihak terkait,” tegas Suharto.
Kritik Keras dari Publik
Temuan ini memicu reaksi keras dari masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Kritik dari DPRD NTB ini juga mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat yang selama ini merasa infrastruktur di daerahnya sering kali rusak hanya beberapa bulan setelah diperbaiki. Mereka mendesak agar pemerintah daerah bertindak tegas dan memperbaiki sistem pengawasan dalam proyek pembangunan.
“Kalau anggaran besar seperti ini tidak diawasi dengan baik, dampaknya akan sangat merugikan masyarakat. Kita sudah bosan melihat jalan-jalan yang baru diperbaiki, tetapi rusak lagi hanya dalam beberapa bulan,” ujar salah satu warga Lombok Utara yang menyampaikan kekecewaannya terhadap proyek tersebut.
Pemerintah Daerah dan Dinas Terkait Diminta Bertindak
Seiring dengan desakan DPRD NTB, masyarakat juga meminta agar pemerintah daerah dan dinas terkait bertindak cepat dalam menangani masalah ini. Mereka berharap agar pemerintah lebih serius dalam melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh APBD. Dengan anggaran sebesar Rp 11 miliar, masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang berkualitas, bukan pekerjaan yang asal jadi.
“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya kita bisa mendapatkan infrastruktur yang lebih baik. Pemerintah harus bertindak tegas dan memastikan proyek-proyek seperti ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” tegas salah seorang aktivis sosial di NTB yang juga mengkritik lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur.
Kasus proyek talud Rembiga-Pemenang ini menjadi contoh betapa pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh anggaran publik. DPRD NTB berkomitmen untuk terus mengawal setiap proyek yang dibiayai oleh APBD agar tidak ada satu pun anggaran yang terbuang sia-sia.
