Tanjungtv.com – Bencana alam yang melanda berbagai daerah di Indonesia menjadi sorotan utama PDI Perjuangan (PDIP) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara. Rakernas kali ini tidak hanya membahas strategi politik elektoral, tetapi juga menekankan pentingnya kepedulian terhadap krisis lingkungan dan kesiapsiagaan bencana.
Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat, menyampaikan bahwa kader PDIP di seluruh Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat, diminta untuk siaga menghadapi potensi bencana, terutama di tengah cuaca ekstrem dan musim hujan. “Ini selaras dengan arahan Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri. Kader di NTB juga diminta siaga bencana,” ujarnya, Kamis (16/1).
Menurut Rachmat, meningkatnya bencana alam tidak lepas dari kerusakan ekologis, terutama akibat deforestasi dan alih fungsi lahan. Ia menyoroti kondisi hutan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang semakin terdegradasi. “Banjir dan longsor cepat terjadi karena hutan rusak, termasuk hutan kota,” tegasnya.
Sebagai simbol komitmen terhadap pelestarian lingkungan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyerahkan bibit pohon kepada seluruh ketua DPD, termasuk kepada Rachmat Hidayat. “Bibit pohon ini menjadi simbol bahwa kita harus merawat bumi pertiwi,” kata anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Selain isu lingkungan, Rakernas PDIP juga menegaskan posisi politik partai yang berada di luar koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, PDIP menyatakan akan menjalankan peran sebagai partai penyeimbang untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan berpihak pada rakyat.
Sekretaris DPD PDIP NTB, Hakam Ali Niazi, menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi membutuhkan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan yang kritis dan efektif. “PDI Perjuangan mendorong semua pihak mencegah tumbuhnya praktik otoritarian populis dengan tetap menjaga cita-cita reformasi,” ujarnya.
Rakernas juga menegaskan pentingnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, penguatan partai politik, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, serta penegasan peran TNI dan Polri sesuai dengan fungsi konstitusionalnya.
