Tanjungtv.com – Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2024 mencatat angka fantastis, mencapai Rp149,97 miliar. Lonjakan signifikan ini mencuat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati KLU 2024, menggemparkan publik karena jauh melampaui Silpa tahun sebelumnya yang hanya Rp24,53 miliar.
Menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU, Sahabudin, Silpa yang besar ini terjadi karena beberapa dana transfer dari pemerintah pusat masuk di akhir tahun. “Misalnya dana bagi hasil (DBH) kurang bayar yang sebenarnya untuk tahun sebelumnya, tetapi masuk terlambat sehingga tidak bisa dibelanjakan,” jelasnya, Selasa (14/1).
Selain itu, ada anggaran yang tersisa dari pekerjaan yang ditenderkan dan program yang belum terealisasi. Namun, Sahabudin menegaskan bahwa penggunaan Silpa baru akan diputuskan dalam APBD Perubahan tahun 2025. “Kalau dana transfer, biasanya ada petunjuk penggunaan. Kalau bebas, pemda akan menyesuaikannya dengan program prioritas,” tambahnya.
Pendapatan Daerah Melampaui Target
Tahun 2024, pendapatan daerah KLU mencapai Rp1,218 triliun, melampaui target Rp1,158 triliun dengan realisasi 105,16 persen. Peningkatan ini sebesar 15 persen dibandingkan tahun lalu. Sayangnya, dari anggaran belanja Rp1,17 triliun, hanya terealisasi Rp1,08 triliun atau 92,58 persen.
Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, menilai bahwa Silpa yang besar ini harus menjadi perhatian serius. “Kami akan mengevaluasi penyebabnya, apakah karena keterlambatan pelaksanaan proyek atau kendala lain. Yang jelas, kami ingin memastikan dana ini digunakan untuk masyarakat, terutama program prioritas yang belum tercapai,” ujarnya.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Sorotan
Dewan berharap ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran ini agar Silpa yang besar tidak menjadi kebiasaan di tahun-tahun mendatang. “Silpa besar memang bisa jadi tanda efisiensi, tetapi juga bisa jadi sinyal bahwa ada sesuatu yang belum berjalan maksimal,” tambah Agus.
Gambaran APBD 2024
Belanja operasional menjadi porsi terbesar di APBD 2024 dengan anggaran Rp826,4 miliar, terealisasi Rp764,18 miliar (92,47 persen). Belanja modal, yang sering dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur, ditetapkan Rp219,2 miliar, tetapi hanya terealisasi Rp194,4 miliar (88,7 persen).
Sementara itu, belanja transfer hampir mencapai realisasi sempurna, dengan 99,98 persen dari anggaran Rp127,99 miliar. Sedangkan belanja tidak terduga, meskipun kecil, juga mencapai 93,34 persen.
Apa Dampaknya untuk Warga?
Silpa sebesar ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Jika dikelola dengan baik, dana ini bisa mempercepat pembangunan dan mendanai program-program strategis di tahun 2025. Namun, jika tidak dimanfaatkan optimal, Silpa besar bisa menjadi indikasi perencanaan anggaran yang kurang matang.
Warga KLU tentu berharap anggaran ini benar-benar digunakan untuk pembangunan dan layanan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana menjadi kunci agar Silpa ini membawa manfaat nyata.
Apakah Silpa 2024 akan menjadi awal baru bagi pembangunan KLU atau sekadar angka di atas kertas? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang pasti, warga berharap perubahan yang lebih nyata di tahun depan.
