Tanjungtv.com – NTB kembali menjadi sorotan nasional dengan alokasi anggaran sosial fantastis sebesar Rp 1,2 triliun untuk mendukung ribuan warga yang masuk kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menuntaskan persoalan sosial, terutama di wilayah yang dikenal sebagai “ring of fire.”
Permakanan dan Bantuan untuk Anak Yatim Piatu: Rp 49,49 Miliar
Dari total anggaran tersebut, Rp 16,88 miliar dialokasikan untuk kebutuhan permakanan bagi 2.814 penyandang disabilitas. Selain itu, perhatian lebih diberikan kepada anak yatim piatu dengan bantuan mencapai Rp 32,61 miliar yang mencakup 14.848 anak.
“Kita memastikan bahwa kelompok rentan seperti anak yatim piatu dan penyandang disabilitas mendapatkan perhatian khusus. Ini adalah bagian dari langkah konkret membangun Indonesia yang lebih inklusif,” ujar pejabat pemerintah.
Kelompok Rentan dan Operasi Katarak: Rp 4,92 Miliar
Kelompok rentan lainnya juga menjadi prioritas. Alokasi Rp 2,41 miliar diperuntukkan bagi 444 PMKS. Di sisi lain, program operasi katarak menggelontorkan Rp 2,51 miliar, yang membantu 1.437 pasien mendapatkan akses pelayanan kesehatan mata yang layak.
Bantuan ATENSI Sentra Paramita: Rp 6,69 Miliar
Di Sentra Paramita, program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang berfokus pada layanan rehabilitasi sosial menyalurkan bantuan sebesar Rp 6,69 miliar untuk 3.007 penerima manfaat. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat membangun kembali kemandirian mereka.
PKH dan BPNT: Rp 1,15 Triliun untuk 773.013 KPM
Porsi terbesar alokasi anggaran dialokasikan untuk dua program unggulan, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 803,63 miliar untuk 329.370 KPM dan BPNT/Sembako senilai Rp 354,13 miliar untuk 443.643 KPM. Kedua program ini dirancang untuk memberikan jaminan sosial kepada keluarga miskin.
Kritik dan Solusi Data: Menuju Penyempurnaan pada 2025
Meski demikian, tak lepas dari kritik, Menteri Sosial mengakui adanya keluhan penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, penyusunan data tunggal terpadu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sedang dikebut. “Data ini akan menggantikan Regsosek dan DTKS, serta terintegrasi dengan NIK. Harapannya selesai pada 2025,” tegasnya.
Masyarakat juga didorong untuk memanfaatkan fitur usul dan sanggah dalam aplikasi Cek Bansos. “Siapapun bisa mengoreksi data penerima yang tidak layak. Ini cara kita memastikan akuntabilitas,” tambahnya.
Sinergi Pusat dan Daerah: Optimisme Miq Gita
Sekretaris Daerah NTB, Drs. HL Gita Ariadi, menyampaikan apresiasinya atas dukungan ini. “Persoalan sosial di NTB cukup kompleks, apalagi sebagai wilayah rawan bencana. Bantuan ini menjadi semangat bersama untuk melakukan perubahan,” ungkapnya.
Gita juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat desa untuk memastikan bantuan tepat sasaran. “Kolaborasi adalah kunci untuk mencapai keberhasilan pengentasan masalah sosial,” imbuhnya.
Membangun Harapan Baru
Angka ekstrem ini bukan sekadar deretan nominal, tetapi simbol dari komitmen pemerintah dalam menjawab persoalan mendasar masyarakat NTB. Harapan baru telah ditanamkan, tetapi kerja keras dan sinergi tetap menjadi prasyarat untuk menuai hasilnya. Apakah dana triliunan ini mampu membawa perubahan signifikan? Waktulah yang akan menjawabnya.
