Tanjungtv.com – Mandeknya penyelesaian Rumah Tahan Gempa (RTG) di Kabupaten Lombok Utara tidak hanya merugikan warga biasa, tetapi juga menyentuh aparatur kewilayahan. Kepala Dusun Sire Bat, Sapoan, hingga kini diketahui belum mendapatkan hak rumah meskipun masuk dalam kategori korban gempa dengan tingkat kerusakan berat.
Kondisi tersebut menjadi cerminan betapa kompleks dan tidak pastinya penyelesaian program RTG. Menurut Sapoan, banyak warga terus digantung dengan harapan tanpa kepastian hukum maupun fisik atas rumah yang mereka tempati. Situasi ini diperparah dengan belum adanya kejelasan pembayaran kepada aplikator.
Ia menilai, ketidaktegasan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan justru memperpanjang konflik di lapangan. Warga menjadi pihak paling dirugikan karena harus menghadapi ancaman pembongkaran rumah yang telah lama mereka huni.
Sapoan juga menyayangkan program yang seharusnya memulihkan kehidupan warga pascagempa justru berubah menjadi persoalan sosial baru. Hingga kini, sebagian warga masih belum memperoleh rumah layak, sementara yang sudah menempati RTG hidup dalam ketakutan akan pengosongan paksa.
Baik warga maupun aplikator kini memiliki tuntutan yang sama, yakni kepastian penyelesaian. Tanpa langkah konkret dan keputusan tegas dari pemerintah daerah, persoalan RTG Lombok Utara dikhawatirkan akan terus berlarut dan menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
