TANJUNG – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui DPRD KLU menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gianyar, Kamis (19/02/2026), dalam rangka studi terkait pengawasan dan pengelolaan Dana Desa. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara.
Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Kepala Bagian Fasilitasi DPRD KLU, Adhi Wibawa, yang mewakili unsur sekretariat DPRD dalam menyampaikan berbagai mekanisme fasilitasi pengawasan anggaran desa di daerah.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh diskusi tersebut, rombongan DPRD Gianyar menggali informasi mengenai sistem koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam memastikan penggunaan Dana Desa berjalan tepat sasaran dan akuntabel.
Adhi Wibawa menjelaskan bahwa pengawasan Dana Desa di Lombok Utara dilakukan melalui pendekatan kolaboratif, dengan melibatkan perangkat daerah terkait, inspektorat, serta fungsi pengawasan DPRD yang berjalan secara berkelanjutan.
Ia juga menegaskan bahwa peran sekretariat DPRD sangat strategis dalam memfasilitasi kegiatan pengawasan, mulai dari penyediaan data, koordinasi rapat kerja, hingga dukungan administrasi terhadap fungsi legislasi dan pengawasan dewan.
Menurutnya, transparansi dan pelaporan yang tertib menjadi kunci utama dalam pengelolaan Dana Desa agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari serta tetap selaras dengan regulasi yang berlaku.
Rombongan DPRD Gianyar turut mengapresiasi keterbukaan DPRD Lombok Utara dalam berbagi praktik baik terkait tata kelola dan pengawasan Dana Desa, khususnya dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran di tingkat desa.
Selain itu, diskusi juga menyinggung pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pelaporan keuangan agar implementasi program desa dapat berjalan efektif dan tepat guna bagi masyarakat.
Adhi Wibawa berharap kunjungan kerja ini dapat mempererat hubungan kelembagaan antar DPRD daerah serta menjadi sarana tukar pengalaman dalam meningkatkan kualitas pengawasan anggaran publik, khususnya Dana Desa.
Kegiatan kunjungan kerja tersebut ditutup dengan sesi tanya jawab dan pertukaran pandangan strategis mengenai tantangan dan solusi dalam pengelolaan Dana Desa, yang diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel di masing-masing daerah.
