Tanjungtv.com – Pemilihan umum serentak tahun 2024 akan menjadi salah satu momen penting dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Di Lombok Utara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengambil langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan yang datang dengan pemilu ini, terutama dalam hal penanganan politik uang yang kerap menjadi sorotan. Ketua Bawaslu Lombok Utara, Deni hartawan, telah menegaskan komitmen institusinya untuk memerangi segala bentuk pelanggaran pemilu, khususnya politik uang, yang mengancam integritas proses demokrasi.
Seperti yang kita ketahui, politik uang sering kali menjadi salah satu cara bagi calon-calon tertentu untuk memengaruhi hasil pemilihan. Dalam beberapa kasus, politik uang tidak hanya merusak sistem demokrasi tetapi juga memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi politik. “Kami tidak akan tinggal diam menghadapi pelanggaran ini. Bawaslu Lombok Utara akan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang, baik itu pemberi maupun penerima,” ujar Ketua Bawaslu Lombok Utara.
Undang-Undang yang Melarang Politik Uang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan tegas melarang segala bentuk pemberian uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih. Bagi mereka yang melanggar aturan ini, ancaman hukuman pidana hingga 72 bulan penjara dan denda hingga satu miliar rupiah siap menanti. Sanksi ini diatur secara jelas dalam Pasal 73 Undang-Undang tersebut.
“Setiap calon atau tim sukses yang terbukti terlibat dalam pemberian uang untuk memengaruhi hasil pemilihan akan langsung kami tindak. Tidak ada toleransi bagi mereka yang mencoba merusak integritas pemilu ini,” tambah Ketua Bawaslu. Pihaknya juga mengingatkan masyarakat untuk tidak tergoda menerima uang dari calon-calon tertentu, karena menerima uang atau materi lainnya sebagai imbalan suara juga merupakan pelanggaran hukum.
Pemberian Sanksi dan Upaya Pencegahan
Selain sanksi pidana, Bawaslu juga menerapkan sanksi administratif yang berat bagi pelanggar. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang dapat didiskualifikasi dari pemilihan, bahkan sebelum proses penghitungan suara selesai. Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera bagi calon yang berani melanggar aturan.
Upaya pencegahan juga menjadi fokus utama Bawaslu Lombok Utara. Sejak awal tahun 2023, Bawaslu telah gencar melakukan sosialisasi di berbagai daerah Lombok Utara, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan aparat desa untuk memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga pemilu yang jujur dan adil. “Kami ingin masyarakat tidak hanya paham tentang aturan, tetapi juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menolak segala bentuk politik uang,” jelas deni.
Dukungan dari Pihak Kepolisian dan Masyarakat
Selain kerja keras dari Bawaslu, peran serta dari aparat penegak hukum seperti Polres Lombok Utara dan Kejaksaan juga sangat dibutuhkan. Kolaborasi antar-institusi ini bertujuan untuk memastikan setiap pelanggaran, baik pemberian maupun penerimaan uang, dapat diproses dengan cepat dan tepat.
Salah satu contoh nyata adalah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada pemilihan sebelumnya, di mana Bawaslu bekerja sama dengan Polres Lombok Utara berhasil membongkar jaringan politik uang yang terorganisir. “Kami akan kembali melakukan pengawasan ketat, tidak ada ruang bagi mereka yang mencoba memanfaatkan celah hukum,” kata Kapolres Lombok Utara.
Tantangan yang Dihadapi
Meski Bawaslu sudah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, tantangan terbesar tetap datang dari sulitnya membuktikan praktik politik uang yang sering kali dilakukan secara terselubung. Banyak pelanggar yang melakukan transaksi secara diam-diam, baik melalui transfer bank atau pemberian secara langsung namun terencana dengan baik.
“Buktinya, dalam beberapa kasus, calon-calon menggunakan metode-metode baru yang sulit dilacak, seperti memberikan uang melalui perantara atau menggunakan hadiah-hadiah dalam bentuk barang,” kata Sahabat Bawaslu. Namun, ia menambahkan, dengan teknologi yang semakin maju dan kerja sama lintas lembaga, pelanggaran semacam ini dapat dilacak lebih cepat.
Harapan untuk Pemilu 2024
Dengan semakin dekatnya pemilihan serentak, Bawaslu Lombok Utara berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menjaga integritas demokrasi. “Kami sangat berharap masyarakat, calon, dan semua pihak terkait dapat berperan aktif dalam menjaga pemilu yang bersih. Jangan tergoda oleh uang, karena suara kalian sangat berharga dan menentukan masa depan daerah kita,” ujar deni dengan penuh harapan.
Pemilu serentak 2024 akan menjadi ujian besar bagi seluruh elemen masyarakat di Lombok Utara. Di tengah tantangan yang ada, langkah tegas dari Bawaslu diharapkan dapat menciptakan suasana pemilu yang jujur dan adil, serta menutup celah bagi praktik politik uang yang merusak demokrasi.
