Tanjungtv.com — Di tengah tekanan fiskal nasional dan menyusutnya transfer dana pusat ke daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai menggeser strategi pembangunan. Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) diposisikan sebagai jalan keluar untuk menjaga ritme pembangunan tetap berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Arah kebijakan tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., saat menghadiri Ekspose Perkembangan KPBU untuk Aset dan Jasa Pelayanan (APJ) di Kantor Bupati Lombok Utara, Senin (26/1/2026).
Najmul secara terbuka mengakui bahwa kondisi fiskal nasional saat ini tidak sedang baik-baik saja. Pemotongan anggaran dan berkurangnya transfer ke daerah menjadi tantangan serius yang harus dihadapi pemerintah daerah.
“Situasi ini menuntut daerah untuk tidak bergantung sepenuhnya pada APBD. Kita harus berani mencari skema alternatif agar pembangunan tetap berjalan,” tegas Najmul.
Menurutnya, KPBU menawarkan solusi strategis karena memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan publik tanpa pembiayaan langsung dari APBD. Selain itu, skema ini membuka ruang pembagian risiko yang lebih proporsional serta peningkatan kualitas layanan melalui keterlibatan badan usaha.
Najmul menekankan bahwa KPBU bukan sekadar soal pendanaan. Lebih dari itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan keunggulan pihak swasta, mulai dari teknologi, keahlian, hingga manajemen, yang selama ini kerap menjadi keterbatasan daerah.
“Yang paling penting, meskipun melibatkan badan usaha, aset dan kendali layanan tetap berada di tangan pemerintah. Kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Untuk memastikan KPBU berjalan optimal, Najmul meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bersikap pasif. Ia menegaskan peran OPD sangat krusial, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan layanan, mengusulkan potensi proyek KPBU, hingga memastikan kesiapan regulasi dan kelembagaan.
“Kepala OPD harus menjadikan KPBU sebagai opsi nyata dalam perencanaan program, bukan sekadar wacana,” katanya.
Lebih lanjut, Najmul menilai keberhasilan KPBU sangat ditentukan oleh komitmen dan sinergi antarperangkat daerah. Ia juga mendorong pemanfaatan dukungan pemerintah pusat dan lembaga pendukung KPBU sebagai peluang untuk meningkatkan kapasitas daerah.
Dengan pendekatan kolaboratif dan inovatif, Najmul optimistis Lombok Utara mampu menghadirkan pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang lebih cepat, berkualitas, serta berkelanjutan, meski di tengah keterbatasan fiskal yang kian ketat.
