Tanjungtv.com – Bayang-bayang ancaman terhadap anak-anak di Kabupaten Lombok Utara (KLU) semakin nyata di awal tahun 2025. Dengan tiga kasus pelecehan seksual yang telah terungkap, satu kasus pernikahan anak, serta beberapa kasus kekerasan fisik dan hak asuh, situasi ini mengisyaratkan adanya kondisi darurat yang perlu disikapi dengan langkah lebih agresif.
BACA JUGA : Bangsal Hidup Lagi! Penyeberangan Tiga Gili Kembali Berdenyut Setelah Cuaca Membaik
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Dra. Nunung Triningsih, menegaskan bahwa faktor internal menjadi penyebab utama meningkatnya kekerasan terhadap anak. Namun, pengaruh eksternal, terutama mudahnya akses terhadap konten pornografi di media sosial, turut memperburuk situasi.
Keberanian korban untuk mengungkapkan kasus yang mereka alami menjadi indikasi adanya perubahan dalam kesadaran masyarakat. Ini sekaligus memperlihatkan bahwa edukasi yang selama ini dilakukan mulai membuahkan hasil. Namun, semakin banyak kasus yang terungkap bukan berarti masalah sudah teratasi. Justru, ini menjadi alarm keras bagi semua pihak untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak.
DP3AP2KB bersama UPTD PPA dan Dinas Sosial KLU telah bergerak cepat dalam memberikan pendampingan kepada korban. Mereka memastikan bahwa setiap korban mendapatkan perlindungan hukum serta pemulihan mental yang layak. Selain itu, pemerintah daerah terus menggencarkan kampanye pencegahan melalui edukasi yang melibatkan berbagai elemen, termasuk PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP).
Langkah progresif juga dilakukan dengan mendorong lingkungan keluarga sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan. Dra. Nunung menegaskan bahwa pola asuh yang sehat dan edukasi dini adalah kunci utama dalam membangun kesadaran anak-anak untuk melindungi diri mereka sendiri. Ketika anak-anak sudah memiliki pemahaman yang kuat, mereka lebih mampu mengenali tanda-tanda bahaya dan berani mengambil tindakan untuk melindungi diri.
Di sisi lain, upaya penegakan hukum terhadap pelaku juga diperketat. Regulasi yang ada harus diterapkan secara maksimal agar memberikan efek jera dan mencegah kasus serupa terulang. Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kesadaran kolektif harus diperkuat untuk memastikan lingkungan yang lebih aman bagi generasi mendatang.
Komitmen untuk terus memperluas jangkauan edukasi menjadi agenda utama dalam tahun ini. Dengan dukungan berbagai pihak, harapan untuk menekan angka kasus kekerasan terhadap anak bukanlah sekadar angan-angan. Namun, tanpa aksi nyata dari setiap elemen masyarakat, ancaman terhadap masa depan generasi muda akan terus menghantui. Inilah saatnya untuk bertindak lebih tegas dan konsisten dalam melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.
