Tanjungtv.com – Peristiwa tragis menimpa seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, berinisial SP (36), yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). SP diduga hendak dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Dubai oleh sindikat perdagangan manusia. Kejadian ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat tentang bahaya jalur non prosedural dalam bekerja di luar negeri.
Kisah memilukan ini bermula ketika SP dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di Dubai. Namun, setibanya di sana, SP baru menyadari bahwa ia terperangkap dalam lingkaran sindikat prostitusi. Menolak untuk dijadikan PSK, SP berupaya melarikan diri dari rumah majikan. Dalam aksi nekatnya, ia melompat dari lantai dua bangunan yang menjadi tempatnya ditahan. Aksi pelariannya berhasil, namun menyebabkan SP mengalami patah tulang kaki dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit setempat.
Selama di rumah sakit, SP dirawat selama belasan hari untuk menjalani operasi tulang kaki. Setelah berhasil kabur dan mendapatkan perawatan, kasus ini akhirnya dilaporkan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dubai pada 10 September 2024. KJRI Dubai segera merespons dengan melakukan pendampingan kepada SP, hingga ia dapat dipulangkan ke tanah air.
Pada Kamis (3/10) lalu, SP tiba dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Dari sana, ia kemudian diterbangkan ke Bandara Lombok, NTB, di bawah pendampingan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Perjuangan panjang SP untuk kembali ke kampung halamannya di Kecamatan Kempo berakhir, meskipun kini ia masih harus menjalani proses pemulihan atas luka fisiknya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu, Miftahul Suadah, membenarkan bahwa SP menjadi korban TPPO. “Kami sudah menerima laporan resmi dari KJRI Dubai terkait kasus ini. Benar bahwa SP menjadi korban perdagangan manusia. Keberangkatannya melalui jalur non prosedural oleh jasa pengiriman ilegal,” ungkap Miftahul Suadah saat diwawancarai.
Pihak Disnakertrans Dompu menjelaskan bahwa kasus ini menambah daftar panjang korban TPPO yang berangkat melalui jalur non prosedural. SP diduga diberangkatkan secara ilegal oleh agen yang tidak resmi, dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Namun kenyataannya, para pekerja yang berangkat dengan cara ini sering kali berakhir menjadi korban eksploitasi, seperti halnya yang dialami oleh SP.
Kasus yang menimpa SP menjadi pelajaran penting bagi masyarakat, khususnya warga Dompu, agar tidak mudah tergiur oleh janji pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri melalui jalur ilegal. Miftahul berharap, insiden ini bisa menyadarkan warga akan pentingnya memilih jalur resmi saat hendak bekerja di luar negeri. “Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi masyarakat Dompu agar tidak lagi memilih jalur non prosedural untuk bekerja di luar negeri,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, Disnakertrans Kabupaten Dompu akan menggalakkan sosialisasi terkait bahaya TPPO dan pentingnya memilih jalur resmi dalam bekerja ke luar negeri. Langkah ini diambil untuk menekan jumlah kasus perdagangan manusia yang terus meningkat, khususnya di kalangan pekerja migran wanita. “Kami berharap, sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi korban TPPO dari Dompu atau daerah lainnya,” ujar Miftahul.
SP kini masih dalam proses pemulihan di kampung halamannya. Meskipun mengalami trauma fisik dan psikologis, ia merasa bersyukur bisa selamat dari jaringan sindikat yang mengerikan tersebut. Perjuangannya untuk kembali ke tanah air bukanlah hal yang mudah, namun ia bertekad untuk bangkit dan menjalani kehidupannya dengan lebih baik.
Kejadian ini juga menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Tanpa prosedur yang jelas dan legal, para calon pekerja rentan menjadi korban perdagangan manusia. Pemerintah, melalui BP2MI dan instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tujuan tenaga kerja untuk melindungi hak-hak para pekerja migran Indonesia, serta memberantas jaringan perdagangan manusia yang meresahkan.
Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dan waspada terhadap agen-agen pengiriman tenaga kerja ilegal yang sering kali memanfaatkan ketidaktahuan dan ketidakberdayaan masyarakat. Dengan memilih jalur yang resmi, keamanan dan keselamatan para pekerja migran bisa lebih terjamin.
