Tanjungtv.com – Penurunan transfer pusat hingga Rp1 triliun pada tahun anggaran 2026 menjadi pukulan keras bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB). Namun di balik tekanan fiskal itu, muncul momentum penting: NTB didorong keluar dari zona nyaman ketergantungan keuangan, menuju kemandirian fiskal berbasis potensi daerah.
Selama ini, NTB masih bertumpu pada dana transfer pusat untuk menutup kebutuhan belanja. Karena itu, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini menjadi “jalan wajib” agar roda pembangunan tidak tersendat.
Di tengah situasi tersebut, Anggota Komite IV DPD RI, Evi Apita Maya, menegaskan bahwa peluang NTB untuk kembali memperoleh tambahan alokasi transfer masih terbuka lebar selama daerah mampu menunjukkan kinerja ekonomi yang solid pada triwulan pertama 2026.
“Kalau triwulan pertama bagus, pasti dikucurkan lebih besar. Namun mengejar target pertumbuhan 8 persen di situasi sekarang tentu tidak mudah,” ujar Evi saat sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Forum Perlindungan Pahlawan Devisa Lombok, Rabu 3 Desember 2025.
Kontraksi Ekonomi NTB Dinilai Semu
Evi memaparkan bahwa dua triwulan kontraksi ekonomi yang dialami NTB bukan terjadi karena melemahnya aktivitas masyarakat atau sektor riil. Penyebab utamanya adalah larangan ekspor konsentrat yang membuat sektor pertambangan—kontributor terbesar ekonomi NTB—terpuruk.
Jika sektor tambang dikeluarkan, ekonomi NTB sebenarnya tetap tumbuh di atas 3 persen.
“Pertumbuhan kita tidak rendah jika tanpa tambang. Secara bertahap ekonomi akan pulih, apalagi serapan anggaran NTB masuk empat besar nasional,” ujarnya.
Performa belanja pemerintah yang agresif di tahun berjalan juga disebut menjadi bantalan penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
Potensi Besar: PAD dan PMI
Selain PAD, Evi menekankan bahwa NTB memiliki “aset ekonomi” lain yang sering luput dari sorotan: posisinya sebagai penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar kedua secara nasional.
Kontribusi PMI bukan hanya pada devisa negara, tetapi juga langsung menggerakkan perekonomian rumah tangga di desa-desa NTB.
Namun besarnya jumlah PMI, kata Evi, harus diimbangi dengan pembinaan karakter dan identitas kebangsaan. Di era arus informasi yang tak terbendung, risiko terkikisnya nilai kebangsaan semakin nyata.
Penguatan Nasionalisme bagi PMI
Menurut Evi, penanaman nilai dasar negara seperti Pancasila menjadi kunci agar para PMI memiliki fondasi kuat saat berada di luar negeri.
“Informasi dan globalisasi bisa mengikis identitas kita. Karena itu pemahaman kebangsaan harus ditanamkan sejak dini, terutama di NTB yang merupakan penyumbang PMI nomor dua nasional,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan nasionalisme akan membantu meminimalkan potensi konflik atau penyimpangan nilai ketika para pekerja berada di luar negeri. “Mereka membawa nama Indonesia. Karena itu kecintaan kepada tanah air harus kuat sebelum mereka berangkat,” ujarnya.
