Tanjungtv.com – Kabupaten Lombok Utara (KLU) menghadapi tantangan dalam memperbaiki infrastruktur jalan tahun ini setelah tidak menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk sektor tersebut. Kahar Rizal, Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman KLU, menjelaskan bahwa ketiadaan alokasi dana pusat memaksa pemda mengandalkan APBD, yang tentu terbatas.
BACA JUGA : Warga Desa Pemenang Timur Protes Pemasangan Tiang Fiber Optik Tanpa Izin
“Kami hanya bisa melakukan perbaikan sesuai kemampuan keuangan daerah. Tidak semua jalan rusak bisa segera ditangani,” ujar Kahar, Kamis (8/5).
Penyebab tidak diterimanya DAK fisik adalah tingkat kemantapan jalan di KLU yang masih di atas 65%, melebihi ambang batas prioritas. Padahal, panjang jalan bertambah dari 407 km menjadi 457 km, sehingga persentase kemantapan turun. Kahar berharap, dengan perubahan ini, KLU bisa kembali memenuhi syarat penerimaan DAK di masa depan.
Masyarakat diminta memahami kondisi ini. Meski banyak keluhan, terutama dari Kecamatan Bayan yang memiliki ruas jalan panjang, pemda memastikan semua laporan telah didata. “Kami turun langsung memverifikasi kerusakan untuk penanganan bertahap,” tegasnya.
Di sisi lain, Lalu Muhammad Zaki, Anggota DPRD KLU dari Dapil Bayan, mendorong pembagian anggaran yang lebih adil. “Jika Bayan punya lebih banyak ruas jalan rusak, seharusnya alokasi perbaikannya juga lebih besar. Saat ini, hanya 1 km per tahun yang dikerjakan,” kritiknya.
Pemda berkomitmen menyelesaikan masalah ini secara berkelanjutan, meski butuh waktu. Kolaborasi dengan pusat dan optimalisasi anggaran daerah menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan demi kenyamanan warga.
