Tanjungtv.com — Aksi wisatawan mancanegara yang turun langsung membersihkan sampah di pesisir Pantai Gili Trawangan menjadi potret telanjang rapuhnya tata kelola pariwisata Lombok Utara. Bukan sekadar aksi kepedulian lingkungan, peristiwa ini justru memperlihatkan kegagalan negara hadir di ruang paling strategis: destinasi wisata unggulan kelas dunia.
Gili Trawangan yang selama ini dipromosikan sebagai ikon pariwisata internasional kembali tercoreng oleh persoalan klasik sampah plastik, kayu kiriman laut, dan limbah aktivitas wisata yang dibiarkan menumpuk. Ironisnya, pembersihan justru dilakukan oleh wisatawan asing, bukan oleh pemerintah daerah, pengelola destinasi, maupun otoritas pariwisata yang selama ini gencar mengklaim keberhasilan sektor wisata.
Kondisi ini menegaskan bahwa pengelolaan kebersihan dan lingkungan di kawasan Gili berjalan tanpa sistem yang jelas. Program Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Utara dinilai tidak menyentuh akar persoalan dan cenderung berhenti pada kegiatan simbolik. Setiap tahun isu yang sama berulang, namun solusi konkret dan berkelanjutan tak kunjung terlihat.
Ketua Keluarga Besar Mahasiswa Lombok Utara (KBMLU), Abed Aljabiri Adnan, menyebut fenomena ini sebagai alarm keras atas gagalnya kepemimpinan sektor pariwisata daerah.
“Ketika wisatawan asing harus membersihkan pantai kita sendiri, itu adalah indikator paling jujur dari kegagalan tata kelola pariwisata. Ini bukan soal rasa malu, tapi soal ketidakmampuan Dinas Pariwisata Lombok Utara menjalankan fungsi dasarnya,” tegas Abed.
Menurutnya, Gili Trawangan tidak boleh diperlakukan sebagai panggung pencitraan, melainkan sebagai ruang hidup yang membutuhkan pengelolaan serius, disiplin kebijakan, dan pengawasan lapangan yang konsisten. Ia juga menyoroti minimnya terobosan strategis dalam pengelolaan sampah, padahal kawasan Gili menjadi tulang punggung pendapatan pariwisata Lombok Utara.
“Jika situasi ini terus dibiarkan, pariwisata Lombok Utara hanya akan bertahan dari nama besar masa lalu. Evaluasi total, bahkan pergantian pimpinan Dinas Pariwisata, adalah langkah yang wajar dan mendesak demi menyelamatkan wajah pariwisata daerah,” lanjutnya.
KBMLU menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan tidak cukup dibangun dengan jargon, festival, atau klaim prestasi administratif. Tanpa keseriusan dalam pengelolaan lingkungan dan kepemimpinan yang berani mengambil keputusan tegas, Lombok Utara berisiko kehilangan kepercayaan wisatawan internasional.
Fenomena ini menjadi peringatan keras bagi Bupati Lombok Utara untuk tidak lagi menutup mata terhadap buruknya tata kelola pariwisata. Jika dibiarkan, Gili Trawangan bukan hanya kehilangan kebersihannya, tetapi juga reputasinya sebagai destinasi unggulan dunia.
