Data BLTS Kesra Bermasalah, Pemda KLU Kewalahan Hadapi Lonjakan Protes Warga

Tanjungtv.com – Di tengah derasnya keluhan masyarakat soal penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan (BLTS Kesra), Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) justru berada pada posisi sulit. Pasalnya, pemda tidak memiliki ruang kendali penuh dalam menentukan siapa yang layak menerima bantuan, lantaran seluruh daftar penerima ditentukan pemerintah pusat melalui Pusdatin Kementerian Sosial.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) KLU, Faturrahman, menegaskan bahwa persoalan utama bukan sekadar salah sasaran, tetapi ketidaksinkronan antara kondisi riil masyarakat dengan data nasional.
“Pemerintah daerah hanya melakukan verifikasi. Penetapan penerima maupun pengganti sepenuhnya kewenangan pusat,” ujarnya.

Kondisi ini membuat aduan dari masyarakat terus mengalir, terutama dari warga kurang mampu yang merasa tersisih dari daftar bantuan. Di lapangan, petugas kerap menemukan penerima yang dinilai tidak layak sehingga dicoret. Namun, ketika ada nama yang harus diganti, daerah tak berwenang menentukan siapa penggantinya. “Itu problem terbesar kami. Masyarakat mengira daerah punya kuasa penuh, padahal tidak,” tegas Faturrahman.

Saat ini, jumlah keluarga penerima manfaat BLTS Kesra di KLU tercatat lebih dari 60 ribu, termasuk 26 ribu warga yang tidak menerima bantuan sosial reguler seperti PKH dan BPNT. Besarnya angka tersebut memperlihatkan tingginya tingkat kerentanan sosial ekonomi di daerah itu, namun tetap tidak otomatis membuat proses penyaluran berjalan tanpa kendala.

Masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan diminta melapor ke desa agar dapat mengikuti pendataan ulang dan pemeringkatan desil kesejahteraan. Namun, pengusulan pun tidak menjamin mereka akan ditetapkan sebagai penerima. “Bantuan pemerintah juga terbatas. Walaupun hasil verifikasi menunjukkan warga masuk desil 1–5, belum tentu langsung terakomodasi,” jelasnya.

Sementara itu, keluhan nyata datang dari masyarakat seperti Riwanti, warga Desa Selelos, Kecamatan Gangga. Sejak suaminya meninggal, ia tidak memiliki pekerjaan tetap dan hidup dalam kesulitan. Meski demikian, namanya tak pernah muncul dalam daftar penerima, baik bansos reguler maupun BLTS Kesra.
“Banyak tetangga yang lebih mampu justru dapat bantuan. Saya yang paling susah malah tidak terdata,” keluhnya.

Kisah Riwanti menjadi potret dari problem klasik penyaluran bantuan berbasis data nasional yang belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi faktual di daerah. Hingga kini, pemda masih menunggu penyempurnaan data dari pusat sembari meminta masyarakat memahami keterbatasan kewenangan daerah.