Tanjungtv.com — Upaya “jemput bola” yang gencar dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum sepenuhnya membuahkan hasil maksimal. Di balik capaian administrasi kependudukan (adminduk) yang nyaris sempurna, rendahnya kehadiran warga saat perekaman KTP justru menjadi persoalan utama yang belum terpecahkan.
Dukcapil KLU sebenarnya tak kekurangan strategi. Tim rutin turun langsung ke desa-desa seperti Sokong, Senaru, dan Malaka untuk mendekatkan layanan. Namun, pendekatan ini sering berujung pada satu masalah klasik: warga yang ditargetkan tidak hadir.
“Kami sudah turun langsung ke desa. Tapi dari target 100 orang, yang datang sering hanya 25 sampai 30 orang,” ujar Kabid PIAK Dukcapil KLU, Arif Aryadi, Sabtu (25/4).
Ironisnya, secara angka capaian adminduk di KLU tergolong impresif. Akta kelahiran telah mencapai 98 persen, Kartu Identitas Anak (KIA) 96 persen, dan KTP 98 persen—bahkan melampaui beberapa target nasional. Namun angka tinggi itu belum sepenuhnya mencerminkan kualitas partisipasi masyarakat di lapangan.
Masalah paling krusial muncul pada kelompok pemilih pemula. Setiap hari, jumlah warga yang memasuki usia 17 tahun terus bertambah, tetapi tidak diiringi dengan kesadaran untuk melakukan perekaman KTP. Mayoritas dari mereka adalah pelajar SMA dengan mobilitas tinggi, sehingga sulit dijangkau.
Saat petugas datang ke desa, para pelajar berada di sekolah. Sebaliknya, ketika layanan dibuka di sekolah, tidak semua siswa bisa ikut serta. Situasi ini menciptakan celah yang terus berulang.
“Kami terus koordinasi dengan sekolah dan desa. Yang belum sempat, kami imbau datang langsung ke kantor,” kata Arif.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah serius. Pasalnya, data kependudukan bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan fondasi penting dalam penentuan kebijakan publik, termasuk pemutakhiran data pemilih dalam setiap agenda pemilu.
Di sisi lain, Dukcapil KLU juga menggarap kelompok rentan melalui program APDOL—layanan adminduk untuk penyandang disabilitas, ODGJ, dan lansia. Dalam program ini, petugas aktif mendatangi warga yang tidak mampu mengakses layanan secara mandiri.
“Cukup ada laporan dari jaringan Dinas Sosial, tim langsung turun,” jelasnya.
Untuk mengurai hambatan akses, Dukcapil juga menambah titik layanan baru di Kecamatan Pemenang mulai 2026. Warga kini bisa melakukan perekaman KTP di kantor camat tanpa harus ke ibu kota kabupaten.
Langkah ini diharapkan bisa memangkas jarak dan waktu tempuh, sekaligus mendorong partisipasi warga yang selama ini terkendala akses.
Namun pada akhirnya, tantangan utama tetap bukan pada fasilitas atau teknologi, melainkan kesadaran masyarakat itu sendiri.
“Upaya terus kami kejar. Hasil akhirnya akan terlihat di akhir tahun,” pungkas Arif.
